29 August 20190 Komentar
Ditulis oleh Admin Kec. Plumpang

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PLUMPANG

KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016-2021

    1. Latar belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan ini disusun untuk memberikan gambaran secara umum jenis aktivitas/kegiatan serta pelayanan publik yang akan dilaksanakan di Kecamatan Plumpang khususnya dalam mendukung program kerja dan pencapaian visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun kedepan.

Secara umum Renstra ini diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar,yaitu :

  • a.  Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun kedepan;

    b.  Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai..

Selain itu Renstra juga merupakan salah satu dokumen yang menjadi dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat yang akan dievaluasi setiap akhir tahun yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

     2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Plumpang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut

  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
  14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015– 2019;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
  19. Peraturan  DaerahProvinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
  20. Peraturan  Daerah Kabupaten Tuban  Nomor 9 Tahun  2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tuban Tahun 2012 -2032;
  21. Peraturan  Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
  22. Peraturan  Daerah Kabupaten Tuban  Nomor 24  Tahun  2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 69  Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi danTata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten tuban

3. Maksud dan Tujuan

                   1.   Maksud

Renstra OPD ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Plumpang, penguatan peran serta stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan  kinerja tahunan dan lima tahunan.

                  2.   Tujuan

                        Meningkatkan kinerja Kecamatan Plumpang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai                                  dengan visi, misi yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas                                  pemerintahan di Kabupaten Tuban.

         4.   Sistematika Penulisan

           Sistematika Penulisan Renstra OPD Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 disusun sebagai berikut :

BAB I.     PENDAHULUAN, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lain serta sistematika penulisan

BAB II.   GAMBARAN PELAYANAN OPD, memuat tugas, fungsi, sumberdaya OPD, kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan OPD lima tahun terakhir serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD

BAB III.  ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah renstra K/L dan renstra, telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis

BAB IV.  TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan OPD yang hendak dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif dan diwujudkan dalam kebijakan dan program OPD

BAB V.    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF, merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur, APBN maupun sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode lima tahun dan tahunan

BAB VI.  INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN, merupakan penjelasan indikator kinerja OPD untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII. PENUTUP