29 August 20190 Komentar
Ditulis oleh Admin Kec. Plumpang

RENCANA KERJA KECAMATAN PLUMPANG

KABUPATEN TUBAN

TAHUN 2020

  1. Latar Belakang

Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang telah disempurnakan dengan berpedoman pada Renstra SKPD Tahun 2016 - 2021, sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban mempunyai arti yang strategis karena memuat kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan. Penyusunan Renja SKPD dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Capaian Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kedalam penyusunan renja SKPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA dan PPA dan merupakan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD Tahun 2019. Renja SKPD juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan SKPD guna mengetahui sejauh mana rencana kerja tahunan sebagai wujud kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2017 merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dtetapkan dalam perencanaan strategis / renstra SKPD Tahun 2016 – 2021.

         Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah,             maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya                       sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun                               2008.tentang  Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

  1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
  2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
  3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
  4. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan Renstra Tahun 2016 - 2021.
  5. Rencana Program dan Indikator Kinerja Program SKPD Tahun 2018 bersifat outcome (bermanfaat/berfungsinya output) dan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevance dan Time Bound) dengan terget kinerja berdasarkan hasil identifikasi dan gambaran kinerja pelayanan SKPD tahun sebelumnya.

1.2.  Landasan Hukum

  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5;)
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara 4421);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor  58  tahun 2005 tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  9. Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;
  10. Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012 – 2032;
  11. Perda Nomor 54 Tahun 2016 tentang RPJMD Tuban Tahun 2016-2021;
  12. Perbup Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uruaian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

1.3.  Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkan Renja adalah sebagai tindak lanjut dalam  perencanaan strategis (renstra) selama periode Tahun 2016 – 2021 yang akan menjadi pedoman atau acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Organisasi Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dan dalam mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban dan merupakan panduan dalam mengevaluasi pelasanaan program / kegiatan tahun 2019 serta perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Tahun 2019. Adapun tujuan Renja adalah untuk menyempurnakan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta indikator kinerja sesuai dengan renstra Kecamatan Plumpang tahun 2016 – 2021 dalam melaksanakan program / kegiatan yang ada di Renstra ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPA) Tahun 2019.

1.4.  Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Kematan Plumpang Kabupaten  Tuban tahun 2020 sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud  dan Tujuan

1.4. Sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

                                            2.1  Evaluasi Pelaksanaaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

                                            2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

                                            2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

                                            2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

                                            2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

                  BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

                   3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

                   3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

                   3.3 Program dan Kegiatan

                  BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

                  BAB V PENUTUP